MAMUJU, DIKITA.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencanangkan program KLA (Kota/Kabupaten Layak Anak).
Dimana pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraannya dievaluasi setiap tahun.
Evaluasi KLA ini diukur melalui 24 indikator yang terbagi ke dalam lima klaster, yakni: Klaster 1, Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; Klaster 2, Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster 3, Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; Klaster 4, Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; Klaster 5, Perlindungan khusus anak.
Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju per tanggal 29 Maret 2022, poin penilaian Kabupaten Mamuju dalam KLA adalah 577, yang mana telah memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Pratama. Namun demikian poin tersebut masih harus melewati verifikasi dari Kementerian PPPA.
Bupati Mamuju dalam sambutannya pada acara Monitoring Pelaksanaan Evaluasi KLA, mengingatkan agar semua OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan KLA Kab. Mamuju untuk bergegas dan bekerja sama dalam memenuhi predikat KLA.
“Kita jangan cepat puas diri karena poin tersebut. Terlebih dari lima klaster, ada beberapa yang datanya masih 20%, sementara yang lainnya sudah hampir mencapai 80%. Tolong ini yang masih rendah untuk segera diselesaikan supaya kita dapat mencapai target KLA.” Tutur Sitti Sutinah Suhardi. Selasa (29/3/2022)
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Andi Ruskati, mengingatkan bahwa saat ini Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Indonesia.
“Ini menjadi PR kita semua, bagaimana agar angka pernikahan anak dapat diturunkan. Jadi kita harus bekerja bersama.” Pungkas Hj. Andi Ruskati. (ADV)
Komentar