MAMUJU, DIKITA.id – DPD Projo Sulawesi Barat merespon desakan sekelompok orang yang menginginkan Presiden Jokowi mundur.
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih menjadi perbincangan di Tanah Air. Karena pembahasan Undang-Undang tersebut, belakangan ini banyak tuntutan Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.
Merespon hal tersebut, Ketua DPD Projo Sulawesi Barat, Rudy Rachman mengatakan bahwa hal tersebut tidak memiliki korelasi dengan Presiden Jokowi sebab undang-undang itu kewenangan DPR dalam fungsi legislasinya.
“Gerakan ini dilandasi oleh ketidakpuasan kelompok tertentu, padahal kinerja pak Jokowi kita tau sudah cukup baik dimata rakyat indonesia,” ucap Ketua DPD Projo Sulbar yang akrab disapa Rudy ini, Jumat (26/06).
Untuk itu kata Rudy, DPD Projo Sulawesi Barat siap mengawal Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.
“Kami meminta kepada kelompok-kelompok ‘pecundang’ yang mencoba mengganggu kinerja pak Jokowi agar berhenti melakukan hal-hal yang cenderung memecah-bela bangsa,” demikian tegas Rudy Rachman. (*/rfa)
Komentar