JAKARTA, DIKITA.id – Indonesia berencana untuk mengirim seorang jenderal berkedudukan tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta dengan harapan dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi, kata Presiden Joko Widodo, Rabu (1/2), kepada Reuters.
Perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini memegang kepemimpinan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini dan dengan itu mengemban tanggung jawab untuk berusaha menyelesaikan masalah penindasan demokrasi di salah satu negara anggotanya, Myanmar.
“Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama,” kata Jokowi kepada Reuters dalam wawancara di kantornya di Jakarta. “Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya.”
Indonesia, yang sekarang tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, diperintah oleh pemimpin militer Suharto selama lebih dari 30 tahun sebelum ia mengundurkan diri di tengah protes massa dan krisis ekonomi pada tahun 1998.
Militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, mengisolasi negara itu dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa puluh tahun sampai pembukaan tentatif dimulai pada tahun 2011.
Tetapi eksperimennya dengan demokrasi, termasuk pemilu yang dimenangkan oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, telah berakhir. Dua tahun lalu, setelah menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, militer menerapkan kembali pemerintahan yang keras dan menindas aksi-aksi protes.
Dengan Myanmar yang kembali menuai kecaman dan sanksi-sanksi Barat, ASEAN datang dengan rencana lima poin untuk mengatasinya, termasuk diakhirinya kekerasan, diselenggarakannya dialog, dibukanya jalur bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke semua pihak yang bertikai.
Tetapi para jenderal Myanmar, meskipun bersikap seolah menanggapi upaya ASEAN, tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengimplementasikannya, dan utusan ASEAN sebelumnya tidak membuat banyak kemajuan.
Jokowi, berbicara pada peringatan tahun kedua kudeta Myanmar 2021, mengatakan ia berkomitmen pada rencana tersebut tetapi menambahkan bahwa ASEAN “tidak akan disandera” oleh konflik Myanmar dan jika tidak ada kemajuan, ASEAN akan “bertindak tegas.”
Jokowi tidak merinci tindakan apa yang akan dilakukan.
Jokowi mengatakan ia tidak mengesampingkan kemungkinan ia sendiri yang pergi ke Myanmar, tetapi mengakui bahwa dialog kemungkinan akan “lebih mudah” dilangsungkan antara pejabat dengan latar belakang yang sama.
Presiden menolak untuk mengatakan siapa yang ia harapkan untuk dikirim “sesegera mungkin” tetapi mengatakan bahwa orang yang ia pikirkan itu terlibat dalam reformasi Indonesia.
ASEAN sendiri berselisih tentang bagaimana menangani Myanmar. Beberapa anggota, seperti Thailand, berharap untuk terlibat dengan junta Myanmar melalui inisiatif seperti forum tidak resmi pada bulan Desember yang diboikot oleh separuh anggota blok itu.
Anggota lain tampak semakin frustrasi dengan militer Myanmar dan ingin mempertahankan larangan pejabat tinggi Myanmar ambil bagian dalam forum-forum ASEAN.
Mengatasi keretakan terkait Myanmar, dan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan yang disengketakan, akan menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam perannya sebagai ketua ASEAN.
Sebagai presiden Kelompok Dua Puluh (G20) tahun lalu, Indonesia memosisikan dirinya sebagai jembatan diplomatik dalam krisis antara Rusia dan Ukraina. Upaya ini berhasil membuahkan deklarasi bersama pada pertemuan puncak para pemimpin di Bali, November lalu.
Kini Jokowi harus berusaha mengatasi berbagai persaingan geopolitik sambil tetap fokus pada prioritas pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Situasinya tidak mudah,” katanya, “ASEAN harus terus menjadi kawasan yang damai dan juga ASEAN harus terus menjadi episentrum pertumbuhan.”
Penjabat Presiden Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) Duwa Lashi La menanggapi positif rencana Jokowi terkait Myanmar. “Indonesia adalah negara yang mirip dengan negara kita. Indonesia telah berubah menjadi negara demokrasi setelah sebelumnya berada di bawah kediktatoran militer. Oleh karena itu, mereka bersimpati dengan keadaan kita. Kami telah memikirkan tentang bagaimana kami dapat bekerja sama dengan baik dengan Indonesia selama negara itu menjadi pemimpin ASEAN,” katanya.
Lashi la juga mengatakan, “Merupakan hal yang sangat baik bila perwakilan Indonesia datang ke Myanmar dan bertemu langsung dengan semua pemangku kepentingan. Saya berharap Indonesia akan menggunakan posisinya sebagai ketua ASEAN untuk menekan junta untuk menerapkan perubahan yang signifikan.”
Politisi dan pengacara yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Konsultatif Kachin ini mengaku, pihaknya terlibat aktif dengan ASEAN. “Meskipun tidak resmi, kami selalu berhubungan dan berdiskusi. Negara-negara seperti Malaysia telah membuat pengumuman resmi mengenai dukungannya untuk NUG. Kami berharap dapat menerima lebih banyak dukungan di masa mendatang dari negara-negara anggota ASEAN lainnya,” ujarnya. [ab/uh]
Source : VOA Indonesia Afiliasi DIKITA.id
Komentar