MAMUJU, DIKITA.id – Wacana pemangkasan sejumlah tenaga kontrak daerah, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Diketahui, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, bakal memangkas sebanyak 3.000 tenaga kontrak dari sekitar 6.000 lebih tenaga kontrak yang ada di lingkup instansi Pemerintah kabupaten Mamuju.
“Pemangkasan itu karena tidak ada anggaran untuk membayar (gaji tenaga kontrak). Keputusan yang kami ambil ini sebenarnya sangat dilema,” kata Sutinah, Kamis (22/4/2021).
Menurut dia, keputusan tersebut tentu saja akan memunculkan masalah baru, termasuk meningkatnya pengangguran di Mamuju. Di sisi lain, Pemkab Mamuju tidak punya anggaran cukup untuk membayar honor tenaga kontrak yang hampir mencapai 7.000 orang.
“Jadi kami ambil kesimpulan, ya sudah kita hentikan saja dari awal daripada harus akomodir, tapi di belakang kita tidak punya anggaran untuk menggaji mereka. Itu masalah lagi,” ujarnya.
Sutinah menyebutkan, rata-rata tenaga kontrak yang diberhentikan adalah yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Khusus guru, tenaga kesehatan, dan petugas kebersihan itu prioritas, tidak ada yang kita kurangi,” sambung dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Mamuju, Hj. Ramliati menegaskan bahwa keputusan ini harus benar-benar melalui kajian yang matang, sebab keputusan ini akan menimbulkan dampak lain seperti melemahnya pelayanan publik.
“Jangan sampai keputusan ini memicu masalah baru, kita tidak mau misalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi melemah karena pengurangan sejumlah tenaga kontrak didua sektor ini,” kata ramliati.
Iya berharap pengurangan tenaga kontrak ini benar-benar mengacu pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sehingga yang dikurangi memang yang tidak begitu dibutuhkan.
“Kalau yang berkurang itu tenaga kontrak yang berada di OPD yah bisa saja. Tapi Kalau tenaga kesehatan dan pendidikan, itu harus dikaji lebih dalam,” tegasnya.
zul/rfa
Komentar