MAMUJU, DIKITA.id – Guna meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju menggelar kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah, Kamis (30/09).
Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Subekhan mengatakan bahwa perlu ada strategi yang efektif untuk mendongkrak tingkat kepatuhan badan usaha dalam pendaftaran ataupun pembayarannya.
“Khususnya terkait strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi forum kepatuhan agar bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta kerja yang terbaru, yakni UU Nomor 11 Tahun 2020,” ungkap Subekhan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin menyampaikan target sasaran pemeriksaan BPJS kesehatan pada tahun 2021 yang akan meningkatkan kepatuhan dari badan usaha dalam mendaftarkan pekerja ataupun iurannya.
“Sasaran pemeriksaan dan target tahun 2021 adalah pendaftaran badan usaha yang belum terdaftar dan yang belum atau tidak membayar iuran. Kemudian, dengan mulai meredanya pandemi Covid-19, beberapa badan usaha mulai bangkit kembali. Terima kasih kepada stakeholder yang sudah terlibat seperti Kejaksaan negeri Mamuju, Disnaker dan DPMPTSP yang sudah melakukan kerja sama dengan baik selama ini dengan melakukan sharing data,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Pengawas Tenaga Kerja, Mamuju Said Hasan juga memberikan penawaran khusus yang diberikan untuk BPJS kesehatan dalam memberikan pengembangan sosialiasi dan promosi produk BPJS Kesehatan.
“Kami siap memberikan kesempatan kepada BPJS Kesehatan dalam program kerja kami dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan tenaga kerja dalam rangka untuk sosialisasi dan promosi Program JKN-KIS,” katanya.
Meski pandemi Covid-19 mulai mereda, pihaknya juga terus menghimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta mengikuti program vaksinasi pemerintah demi memutus rantai penyebaran Covid-19.
(ya/af/rfa)
Komentar