JAKARTA, DIKITA.id – Kala dua kekuatan besar dunia, China dan Amerika Serikat berebut pengaruh di Laut China Selatan (LCS), Indonesia bisa terseret pusaran konflik. Pasalnya, perairan Indonesia, sejak abad pertengahan merupakan rute perdagangan internasional. Konflik tersebut, meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara netral, akan berdampak besar terhadap politik, sosial, dan ekonomi Indonesia.
“Inilah pentingnya, masyarakat Indonesia bahkan pemerintah daerah memahami pentingnya empat pilar kebangsaan. Dengan empat pilar tersebut, bangsa dan pemerintah Indonesia dapat menjaga kedaulatannya di tengah konflik negara adidaya,” ujar anggota DPR-RI Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, Kamis (5/11/2020).
Singgih Januratmoko menyatakan empat pilar kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), merupakan empat landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia.
Dengan memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia memahami tujuan berbangsa dan bernegara. “Apalagi saat ini, penjajahan bukan lagi dalam bentuk invasi dan pendudukan wilayah dengan perang. Namun, tekanan politik dan ekonomi bisa menjadi alat untuk menjajah bangsa lain,” imbuh Singgih Januratmoko.
Ia mengingatkan, dengan Pancasila sebagai pilar pertama, ekonomi yang berbasis gotong royong dapat dilaksanakan. “Praktik ini sangat khas, bukan hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu untuk mencapai kemakmuran bersama,” katanya.
Kemakmuran tersebut tentu bukan kemakmuran untuk bangsa lain semata atau golongan tertentu, namun kemakmuran bersama. Menurut Singgih, selama masa reses dirinya terus mensosialisasikan empat pilar kebangsaan MPR, sembari menyerap aspirasi warga. Salah satunya, sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kelurahan Begajah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/9/2020) lalu.
Negara-negara maju, telah melakukan investasi besar di Indonesia. Menurut Singgih, bila tak diatur dengan seperangkat aturan yang saling menguntungkan, akhirnya di atas kertas, mungkin bisa menguntungkan. “Namun untuk kepentingan nasional jangka panjang, bukan tak mungkin bangsa Indonesia yang merugi,” imbuhnya.
Bila mengacu kepada empat pilar kebangsaan MPR, membuat pemerintah bisa cermat melihat kepentingan bangsa lain. “Bukan sekadar melihat kepentingan dalam negeri, yang membutuhkan investasi. Namun pada akhirnya bisa sangat merugikan pemerintah dan rakyat,” ujar Singgih.
Menurutnya, dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat dimengerti warga. Mereka, akhirnya memahami empat pilar kebangsaan lalu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap itu, akan menjadikan rakyat Indonesia siap dalam menghadapi konflik ekonomi dan politik negara-negara adidaya.
Komentar