BALI, DIKITA.id – Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang juga Ketua APTISI Wilayah IX A Sulawesi Selatan Prof Dr H Basri Modding SE MSi menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) I. Pada sesi Belajar Management Unggul untuk Kemajuan PTS dan Road Map Pendidikan Tinggi bersama Rektor Universitas Mahasaraswati, Rektor UII Yogyakarta, Rektor Universitas Bina Nusantara dan Rektor Universitas Tarumanagara.
Rektor UMI menghadiri Rembug Nasional sekaligus RPPP ke-1 APTISI 2022 dengan tema Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 “Digitalisasi Berbasis Blokchain, Tantangan Masa Depan dan Reformasi Pendidikan Tinggi” yang berlangsung selama tiga hari, 1-3 Juli 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre. Ia membawa rombongan pengurus APTISI Wilayah IX A Sulsel, kurang lebih 40 orang.
Ketua Umum APTISI Dr Budi Djatmiko dalam sambutannya mengatakan ada tujuh permasalahan yang akan diretas dalam RPP APTISI di Bali selama tiga hari ini. “Masalah tersebut yakni keberadaan pembiayaan LAM yang sangat tinggi, pajak bagi PTS, dan uji kompetensi pendidikan kesehatan yang tidak sesuai UU pendidikan tinggi,” ujarnya.
Selain itu, sulit dan lamanya perijinan prodi dan penggabungan PTS yang sudah bertahun-tahun, permasalahan ijin belajar dosen, dikotomi PTN/PTS serta revisi UU sisdiknas yang tertutup dan digitalisasi kampus yang menantang.
RPPP I ini juga bertujuan mendengarkan sharing best practice PTS terbaik Indonesia sehingga bisa membangun PT menjadi Unggul. “Segala permasalahan yang akan dibahas dalam Rembuk Nasional dan RPPP I, kami akan mencari solusi dan akan kami sampaikan kepada Presiden, Kemendikbud Ristek dan Komisi X,” ujar Pak Budi sapaan akrabnya. Tidak hanya itu, melalui RPPP I ini juga akan menjadikan tanggal 2 Juli 2022 sebagai hari kebangkitan perguruan tinggi swasta.
Merespon tantangan digital, APTISI sudah membuah software, edufecta dan di acara ini juga APTISI akan memberikan hibah “SIM Digitalisasi Kampus” sebesar 5M tiap PTS dari Edufecta. Hal ini bagian responsif tantangan era 4.0, PTS harus mampu menjadi contoh, melahirkan anak bangsa yang cerdas siap bersaing era societ, 5.0.
Mewujudkan hal itu, APTISI akan mewadahi semua anggota untuk maju bersama, menjadi terdepan melakukan perubahan sebagai bagian adaftif merespon era disruption. Dalam rembug nasional ini akan fokus membahas digitalisasi, sebagai respon era saat ini. Sistem konvensional, kata Budi, cukup mengganggu peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia dan berbagai dampak lainnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster sebelum membuka acara mengatakan bahwa perkembangan pendidikan saat ini berbeda antara dulu, saat ini dan ke depan. “Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama yang memiliki komitmen terhadap kemanjuan pendidikan nasional, maka pemerintah harus melibatkan partisipasi aktif APTISI sebagai organisasi besar dan pimpinan PTS dalam membahas berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia,” katanya.
PTS lebih banyak dari PTN, pemerintah setiap membahas kebijakan terkait pendidikan, harus banyak berdiskusi dengan APTISI sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akomodatif, berkualitas seuai tuntutan perkembangan zaman. “Saatnya ruang bagi APTISI untuk mendorong percepatan pendidikan Indonesia lebih maju dan berkembang, adaptif sesuai era digitalisasi,”ujarnya.
Pada kesempatan itu, ketua panitia yang juga Ketua APTISI Wilayah XIV Dr Drs I Made Sukamerta MPd melaporkan jumlah peserta sebanyak 2.500 orang terdiri atas Ketua APTISI Wilayah I s.d XVI, pimpinan PTS, yayasan, para dosen, organisasi profesi se-Indonesia, ABBPTSI, APPERTI, HPT, serta Asosiasi dekan dan prodi se-Indonesia.
Keynote speaker dan narasumber acara ini direncanakan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Ketua Komisi X DPR Rl Saeful Huda, Dirjen Dikti Nizam, Ketua BAN PT Ari Purbayanto, dan Ketum APTISI Budi Djatmiko.
Komentar