MAMUJU, DIKITA.id – Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian kabupaten Mamuju membantah tudingan pemotongan bantuan UMKM.
Sebelumnya, sejumlah media online memberitakan dan menuding bahwa Kepala Dinas dan Kepala Bidang merekomendasikan untuk memotong Banpres UMKM sebesar 25 persen dari jumlah bantuan senilai Rp.2.400.000.
Hal tersebut langsung dibantah oleh Dinas Koperasi, UMK dan Perindustian kabupaten Mamuju, menurutnya itu berita hoax.
“Jelas tidak ada potongan di kantor kami, saya bisa jamin itu,” kata Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, UKM dan Perindusrian kabupaten Mamuju, Nursiah, Kamis (05/11/20).
Nursiah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah dikonfirmasi oleh media manapun terkait kasus dugaan pemotongan BPUM UMKM tersebut.
“Selaku Kabid, saya tidak pernah dan tidak ada yang dikonfirmasi saya sama sekali,” katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa seluruh staf yang ada di kantor Dinas Koperasi Mamuju juga mengaku tidak pernah dikonfirmasi oleh media manapun.
“Saya sudah tanyakan kepada semua staf yang ada di kantor, tetapi mereka mengaku tidak pernah dikonfirmasi,” kata Nursiah.
Lanjut Nursiah mengungkapkan bahwa tidak ada satupun pegawai di kantor Dinas Koperasi Mamuju dipanggil ke Polresta Mamuju.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kabupaten Mamuju, Jalaluddin Duka juga membantah dan mengaku tidak pernah dikonfirmasi terkait hal tersebut.
“Media yang menerbitkan berita terkait dugaan pemotongan BPUM UMKM itu melakukan pencemaran nama baik,” kata Jalaluddin Duka.
Jika tidak segera memberikan hak jawab dan melakukan koreksi terkait berita tersebut, pihaknya akan segera mengambil langkah hukum.
“Kami akan melaporkan media yang telah melakukan pencemaran nama baik,” katanya.
Ditempat terpisah, Kasat Reskrim Polresta Mamuju membatah adanya tersangka dalam dugaan pemotongan Banpres UMKM ini.
“Tidak ada pak, itu tidak benar. Yang ada itu kasus BLT yang melibatkan oknum pegawai di kelurahan rangas,” kata Akp Rubertus Roedjito.
zul/rfa
Komentar