POLMAN, DIKITA.id – Jaringan Suara Indonesia (JSI), beberapa waktu lalu secara resmi merilis hasil survei Paslon untuk Pilkada Mamuju 09 Desember 2020 mendatang.
Dalam rilisnya, Wakil Direktur JSI, Popon menyebut Habsi-Irwan mendapatkan 65,9% sedangkan penantang Sutinah-Ado diangka 34,1%.
Menanggapi hal tersebut, Akademisi Kampus Unasman Sulawesi Barat, Aco Dahrul Saharuddin, mengungkapkan bahwa hasil survei itu adalah pesanan.
“Itu kan survei itu pesanan, Itu kan harus dimaklumi. persoalannya adalah bagaimana dia (JSI), menggeneralkan surveinya yang kira-kira logis dan masuk akal,” ucap Aco Dahrul, via telepon, Sabtu, 14/11/20.
Selain itu, menurut Aco Dahrul, kemungkinan JSI hanya melihat petahana dari segi popularitas yang dimiliki oleh kandidat Paslon petahana, di Pilkada Mamuju, karena secara teori, petahana memiliki 3 keunggulan utama.
“Yang pertama itu adalah birokrasi, yang ke dua dia mempunyai capital dalam artian konco-konconya secara ekonomi kan, yang ke tiga adalah dia mempunyai kewenangan didalam melakukan politik anggaran, dalam mencari simpati masyarakat. Mungkin saja dia melihat disitu dari segi popularitas,” sebutnya.
Alumni doctor Unhas Makassar itu juga mengungkapkan bahwa sebagai lembaga survei, JSI harusnya mencantumkan tingkat popularitas dan elektabilitas Paslon.
“Artinya tingkat keterpilihan dengan indikator-indikator pengukuranya apa. Itu harus jelas. Lantas hasil itu harus dipertanggungkan kepada publik, seperti ini, dengan menggunakan metode ini, maka tingkat marginnya seperti ini,”
Lebih lanjut ia menuturkan, jika secara detail JSI menjelaskan tentang metode yang digunakan sehingga mampu meraih hasil survei sebagaimana yang telah dipaparkan, maka hal tersebut dapat sepenuhnya dipercaya.
“Tapi kalau hanya mengatakan sekian persen ini, sekian persen itu, itu kan masih dipertanyakan. Katakanlah misalnya Indikator apa yang dia ukur, “tuturnya.
“Seharusnya dia mengatakan dia mensurvei, dari hasil misalnya dia mensurvei 30.000 orang, dari 30.000 orang ini maka hasil yang diperoleh seperti ini, dengan menggunakan asumsi seperti ini,” sambungnya.
Ia juga menyarankan, agar publik tetap kritis menanggapi hasil survei Paslon Kepala Daerah, yang dikeluarkan atau dirilis oleh lembaga survei.
“Karena bagaimanapun juga, dia harus memuaskan orang yang membuat pesanan, karena itu akan mempengaruhi opini publik,” tutupnya.
mp/rfa
Komentar