MAMUJU, DIKITA.id – Sampai hari ini, Ombudsman RI Sulawesi Barat telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Koordinator Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Sulbar, Sekarwuni Manfaati. Rabu, (28/05/20).
Menurut Sekarwuni sejak masa covid-19 beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat sebagian besar soal dugaan maladministrasi penyaluran bantuan langsung tunai.
“Masa pandemi Corona ini, kantor kami masih sering dikunjungi warga, sebenarnya kita sudah buka layanan online akan tetapi masih banyak warga lebih memilih datang langsung untuk mencurahkan unek-uneknya dan rata-rata memang masalah penyaluran bantuan,” jelas Sekar.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kondisi seperti ini tetap kita respon. Ombudsman harus bisa memastikan kehadiran negara dalam upaya memfasilitasi aspirasi masyarakat.
Terpisah Koordinator Asisten Pencegahan Ombudsman Muhammad Asri mengaku, masih banyak keluhan warga yang tidak menerima bantuan sosial berupa BLT, BST dan BPNT termasuk PKH.
Keluhan warga hampir seragam, adanya warga yang menerima bantuan sosial namun dinilai tidak layak dari segi ekonomi karena beberapa hal diantaranya faktor kekerabatan dan sebaiknya.
Kata Muh. Asri, ada juga warga yang mengeluhkan terjadinya pemotongan yang dilakukan aparat pemerintah desa.
“Kenyataan seperti ini tentunya sangat kita sayangkan dan ini menjadi bagian dari data yang akan disampaikan Ombudsman ke instansi terkait,” jelas Muh. Asri.
“Semua aduan terkait bantuan sosial ini akan menjadi salah satu perhatian serius Ombudsman RI,” pungkas Lukman Umar, Kepala Perwakikan Ombudsman RI Sulbar. (ali/rfa)
Komentar