MAMUJU, DIKITA.id – BPJS Kesehatan Cabang Mamuju bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa Pemerintah Kabupaten antara lain Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah serta Kabupaten Pasangkayu menyelenggarakan Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Pemerintah Daerah untuk Triwulan I, Selasa (26/04).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin mengungkapkan bahwa dengan dilakukan rekonsiliasi ini diharapkan ada kesesuaian Data Iuran Wajib Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan dari Januari hingga Maret 2022.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan kesepakatan perhitungan realisasi baik itu segmen PNS Daerah, PD Pemda, PBPU Pemda, maupun KP Desa, sehingga nantinya akan didapatkan data valid dan akurat yang bisa dipertanggung jawabkan bersama,” ungkap Umrah.
Tak lupa, Umrah juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibentuk dengan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu selama ini dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS. Menurutnya, tanpa kerja sama tersebut, Program JKN-KIS tidak akan bisa berjalan sustain hingga saat ini.
Untuk itu, Umrah mengharapkan dukungan dari seluruh Pemerintah Daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk memastikan iuran JKN-KIS telah dialokasikan untuk tahun berjalan dan penganggaran tahun berikutnya.
“Kami berharap setiap setoran disertai dengan data By Name By Address (BNBA) sebagai dasar perhitungan, Tepat Kode MAP, dibayarkan tertib setiap bulan dan Data rutin diberikan ke BPJS Kesehatan serta memastikan Iuran JKN-KIS telah dialokasikan untuk tahun berjalan dan penganggaran tahun berikutnya,” harap Umrah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, H. Suaib menyampaikan bahwa kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Wajib ini mempunyai garis strategis terhadap sektor kesehatan yang merupakan program unggulan Kabupaten Mamuju dalam menjamin Kesehatan warganya.
“Oleh karena itu saat ini sudah terbukti bahwasanya Kabupaten Mamuju telah berhasil mendapatkan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2021,” kata Suaib.
aw/af/rfa
Adv. Diskominfosandi Mamuju
Komentar