Sugianto Sebut Pengurangan Jumlah Tekon Jangan Dipolitisasi.

MAMUJU, DIKITA.id – Menanggapi rencana pengurangan jumlah tenaga kontrak daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, Anggota DPRD Mamuju, H. Sugianto sebut ini keputusan yang dilematis.

Diketahui, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, bakal memangkas sebanyak 3.000 tenaga kontrak dari sekirar 6.000 lebih tenaga kontrak yang ada di lingkup instansi Pemerintah kabupaten Mamuju.

“Pemangkasan itu karena tidak ada anggaran untuk membayar (gaji tenaga kontrak). Keputusan yang kami ambil ini sebenarnya sangat dilema,” kata Sutinah, Kamis (22/4/2021).

Menurut dia, keputusan tersebut tentu saja akan memunculkan masalah baru, termasuk meningkatnya pengangguran di Mamuju. Di sisi lain, Pemkab Mamuju tidak punya anggaran cukup untuk membayar honor tenaga kontrak yang hampir mencapai 7.000 orang.

“Jadi kami ambil kesimpulan, ya sudah kita hentikan saja dari awal daripada harus akomodir, tapi di belakang kita tidak punya anggaran untuk menggaji mereka. Itu masalah lagi,” ujarnya.

Sutinah menyebutkan, rata-rata tenaga kontrak yang diberhentikan adalah yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Khusus guru, tenaga kesehatan, dan petugas kebersihan itu prioritas, tidak ada yang kita kurangi,” sambung dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Mamuju, H. Sugianto menilai ini kebijakan yang dilematis. Sebab, ada kendala keuangan daerah yang tidak mampu membayar gaji sejumlah tenaga kontrak sementara disisi lain banyak diantara mereka yang mengabdi sudah cukup lama dan menggantungkan hidup sebagai tenaga kontrak.

“Kebijakan ini kan dilema sebetulnya, disisi lain soal keuangan sementara disisi lain soal kemanusiaan,” kata Sugianto.

Iya meminta kepada pemerintah kabupaten Mamuju untuk benar-benar hati-hati dalam kebijakan ini. Bukan hanya sekedar mengurangi jumlah, tetapi perlu juga diperhatikan beberapa indikator lainnya.

“Yah kalau mau dikurangi silahkan, tapi harus ada analisis dulu, yang rajin jangan dikeluarkan. Atau jangan mengurangi kemudian mengganti lagi dengan yang lain, inikan bisa dipolitisasi,” demikian harap Sugianto.

zul/rfa

image_pdfimage_print
Spread the love

Komentar