MAMUJU, DIKITA.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Mamuju dipastikan akan ikut pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi-Ado Mas’ud (Tina-Ado) di kantor KPU Mamuju, sabtu (5/90 besok pagi.
Meskipun seluruh pengurus DPC PPP Mamuju tak dapat masuk kedalam kantor KPU manyaksikan proses pendaftaran Tina-Ado.
Diketahui KPU Mamuju membatasi massa yang akan mendampingi paslon, hanya 50 orang saja yang dapat masuk kedalam kantor KPU Mamuju.
Akibat pembatasan massa tersebut, koalisi Mamuju Keren hanya memfasilitasi massa yang dapat masuk ke kantor KPU yakni ketua dan sekretaris Partai dari pengusng maupun pendukung, Orang tua Paslon, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota DPRD Kabupaten maupun Provinsi.
“Sejauh ini ketua (DPC) PPP secara defacto itu berada disini (Koalisi Mamuju Keren) dengan rombongannya. kalau dia ikut iring-iringan mungkin ia, tapi kalau masuk mendaftar ke KPU kan tidak, karena mereka bukan pengusung,” kata ketua tim relawan koalisi Mamuju Keren, Hajrul Malik, Jumat (4/9).
Hajrul menambahkan, meskipun surat rekomendasi PPP telah jatuh ditangan Petahana Habsi-Irwan, akan tetapi pengurus DPC tetap dalam gerboong koalisi Mamuju Keren.
“Secara defacto rombongan PPP ini itu selalu berada didalam koalisi Mamuju keren). Mereka melakukan rekrutmen tokoh, mengkampanyekan Tina-Ado, jadi aktifitas pilkada nya itu justru berada di kubu Tina-Ado,” sebut Hajrul.
Ketua DPC PPP Mamuju, Irfan Tomporang membenarkan ia bersama sekrtaris dan sejumlah pengurus lainnya akan ikut dalam barisan Tina-Ado saat mendaftar di KPU.
“Pengurus PPP mamuju akan hadir mendampingi Tina-Ado karena itu keputusan bersama. Kami hadir dalam kapasitas sebagai Laskar PPP bukan DPC PPP Mamuju,” kata Irfan saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Diketahui, dihari yang sama pasangan Habsi-Irwan juga akan mendaftar ke KPU pada pukul 14.00, Irfan mengatakan pengrus yang akan mendampingi petahan adalah utusan dari Dewan Pimpinan Pusat. “Ada utusan DPP PPP yang diberi kuasa. Tapi bukan pengganti DPC cuma sebatas bertandatangan di KPU,” ungkap Irfan.
(Zulkifli)
Komentar