Polemik Tenaga Kontrak, Mantan Ketua DPRD Mamuju Angkat Bicara

MAMUJU, DIKITA.id – Polemik tenaga kontrak daerah, kabupaten Mamuju belakangan ini menuai perhatian banyak pihak, berbagai persoalan seperti pemberhentian tenaga kontrak meski telah mengabdi puluhan tahun hingga gaji yang dianggap sangat kecil.

Hal tersebut juga direspon oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju 2 periode (2009-2019), Hj. St. Suraidah Suhardi.

Politisi partai Demokrat yang saat ini menjabat ketua DPRD Provinsi Sulbar bercerita, saat menjabat ketua DPRD Mamuju periode (2019-2024), dirinya pernah didatangi sejumlah demonstran PTT dan GTT untuk menyuarakan aspirasinya.

Aspirasi kala itu disampaikan langsung oleh sejumlah tenaga kontrak baik guru maupun tenaga kesehatan yang belum menerima gaji hingga berbulan-bulan bahkan banyak diantara mereka yang masih berstatus tenaga sukarela.

“Dulu para tenaga kontrak guru dan kesehatan pernah menyampaikan aspirasi kepada kami akibat gaji yang belum dibayarkan, ada juga yang mengeluh sebab masih tenaga sukarela,” kata Suraidah.

Waktu itu, kami bersama anggota DPRD berkomitmen untuk memperjuangkan hak mereka, kemudian kami berinisiatif untuk menganggarkan gaji mereka melalui aspirasi. Namun sayangnya Bupati Mamuju (Habsi Wahid) tak menyetujui hal tersebut, terang Suraidah.

“Bukannya merespon solusi yang kami berikan, malah banyak diantara mereka (tenaga kontrak guru dan kesehatan) justru dicoret, dan itulah faktanya,” ungkap Suraidah.

Lebih lanjut, jika dikatakan para tenaga kontrak menjadi beban APBD, lalu kenapa pemerintah tidak melakukan evaluasi yang baik, seperti misalnya melakukan analisis beban kerja.

“Kalau dikatakan mereka jadi beban bagi APBD, kenapa justru tenaga kontrak yang dicoret itu malah diganti dengan orang lain? artinya pemerintah tidak mengurangi jumlah, tapi hanya mengganti dengan yang lain. Yah mungkin saja itu berkaitan dengan kepentingan politiknya,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah kedepan dapat lebih serius memikirkan nasib para tenaga kontrak khususnya Guru dan tenaga kesehatan, sebab banyak daerah terpencil yang masih sangat kekurangan guru maupun tenaga kesehatan.

“Saya kira ini hanya soal kebijakan saja, pemerintah tidak boleh kehabisan akal unutk memikirkan nasib mereka,” demikian tutup Suraidah. (*/rfa)

image_pdfimage_print
Spread the love

Komentar