MATENG, DIKITA.id – Sejak dilantik menjadi Anggota DPR RI dan dipercayakan bergabung di Komisi IV, DR. H. Suhardi Duka terus menunjukkan komitmennya memajukan sektor pertanian khususnya di Sulawesi Barat.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Generasi Lingkungan dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung di Desa Pontanakayyang, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah.
SDK menyampaikan sejak dilantik menjadi Anggota DPR RI, secara khusus ia diminta untuk memilih Komisi, ia pun memilih Komisi IV yang bermitra dengan Kementrian Pertanian, KKP dan KLHK.
“Sejak awal memang saya memilih Komisi IV, karena saya tau masyarakat Sulbar mayoritas petani dan nelayan. Saya ingin benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata SDK, Rabu (26/7/23).
Termasuk dalam memperjuangkan harga sawit, SDK mengungkapkan, saat itu harga sawit hanya berkisar 600 rupiah perkilo, namun setelah berdiskusi panjang dengan kementan, harga sawit pun mulai naik.
“Setelah 2 bulan kami diskusi dengan kementan, harga sawit mulai naik, bahkan pernah menyentuh hampir 3 ribu rupiah,” ungkapnya.
Meski diakui, harga sawit pernah terjun bebas ke angka dibawah seribu rupiah itu disebabkan karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menutup kran ekpor CPO.
“Kebijakan presiden Jokowi yang waktu itu menghentikan ekspor CPO membuat harga sawit menyentuh angka dibawa seribu, sehingga saya pernah katakan itulah kebijakan yang bodoh yang pernah diambil oleh pemerintah sebab dampaknya sangat menyengsarakan petani sawit,” lanjut SDK.
Tak hanya masalah harga sawit, sejumlah sorotan yang disampaikan masyarakat juga mendapatkan respon darinya, seperti diantaranya sulitnya air bersih di wilayah Pontanakayyang akibat sawit hingga kelangkaan pupuk subsidi.
“Untuk amdal, saya akan coba menurunkan teman-teman dari KLHK untuk melihat sejumlah pabrik di Mamuju Tengah ini. Jadi bukan hanya kelayakan tapi juga CSRnya harus keluar untuk masyakarat,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, SDK juga menegaskan pentingnya peran semua pihak untuk membangun sektor pertanian maupun perkebunan yang sesuai dengan tata nilai lingkungan yang ada khususnya dalam hal pemamfaatan hutan.
“Kita juga harus mempertimbangkan setiap pembangunan itu juga memperhitungkan dampaknya. Makanya kami hadir bersama KLHK untuk membangun sesuai dengan tata nilai lingkungan yang ada,” demikian tutup SDK.
sul/rfa
Komentar