MAMUJU, DIKITA.id – Seorang warga Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), R sesalkan sikap Camat Kalukku yang dinilai diskriminatif.
R mengaku tidak mendapat tandatangan di kantor Kecamatan Kalukku saat ingin mengurus surat keterangan domisili karena diduga pilihannya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamuju nanti berlawanan dengan Camat Kalukku.
Hal ini disampaikan oleh R yang meluapkan rasa kesalnya di media sosial melalui status di aplikasi facebook, kemarin.
Dia menjelaskan bahwa saat dirinya hendak mengurus surat keterangan domisili di kantor Kecamatan Kalukku, Camat Kalukku, Hardu, dengan lantang menanyakan siapa yang akan dipilihnya pada Pilkada Mamuju nanti.
“Pak Camat bertanya kepada saya, siapa yang akan saya pilih nanti di Pilkada Mamuju dan saya juga menjawab sesuai isi hati saya,” kata R, saat di konfirmasi melalui telpon selulernya rabu (19/8/2020).
Dia mengungkapkan bahwa dengan jawaban darinya yang berlawanan dengan pilihan Camat Kalukku, dengan sontak Camat Kalukku mengatakan akan menelpon Kepala Desa Kabuloang sehingga surat domisilinya tidak ditandatangani.
“Setelah saya jawab kalau saya pilih Tina-Ado, pak Camat langsung bilang, saya mau telpon pak desa supaya tidak tandatangani surat domisilinya,” katanya, menirukan perkataan Camat Kalukku.
Dia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, surat domisilinya belum juga mendapatkan tandatangan dari Kepala Desa Kabuloang karena dirinya sudah pasrah saat mendengar perkataan Camat Kalukku.
“Pak Camat Kalukku bilang, saya tidak mau tandatangani surat domisili ini karena kamu tidak pilih Habsi-Irwan,” kata Dia.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Camat Kalukku, Hardu membenarkan bahwa dirinya telah menanyakan soal pilihan R pada Pilkada Mamuju nantinya.
“Saya hanya menanyakan siapa yang bakal dia pilih pada Pilkada nantinya ? Jawabnya Ibu Sutinah. Lalu saya jawab, itu bagus itu.!,” singkat camat Kalukku Hardu.
Dia mengaku tidak pernah menolak untuk menandatangani surat apapun yang diurus warganya. Hanya saja, kata Hardu, warganya yang kerapkali tidak memperhatikan mekanisme dalam mengurus sesuatu.
“Saya memang tidak bisa menandatangani surat domisili yang diurus warga, jika tandatangan kepala desanya belum ada,” katanya.
Camat juga menegaskan bahwa dimana pun dirinya tetap memberikan pelayanan kepada warganya, baik dirumah maupun dijalan. “karena saya ini memang pelayan masyarakat,” tegas Camat. (edo/rfa)
Komentar