MAMUJU, DIKITA.id – Penyalahgunaan fasilitas dan anggaran negara yang bersumber dari APBD kerap kali menjadi sorotan dalam perhelatan pelaksanaan pesta demokrasi tak terkecuali dalam Pilkada 2020 ini.
Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sulawesi Barat, Sukri Umar saat ditemui Sabtu, 5 September mengungkapkan harapannya agar penegak hukum berlaku tegas jika hal itu terjadi.
“Kami tidak ingin di Pilkada Mamuju ini mendengar ada fasilitas negara serta anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai kegiatan kampanye salah satu kandidat Paslon. Kami berharap agar pihak Bawaslu dan Kepolisian berlaku tegas jika nantinya ditemui hal tersebut,” tegas Sukri.
“Penyalahgunaan fasilitas Negara bisa berupa mobil dinas yang dipasang plat hitam serupa mobil pribadi atau barang-barang lain yang digunakan untuk kepentingan pihak tertentu, ini bertolak belakang dari semangat demokrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Barat, Abdul Halim juga menegaskan hal yang sama. Bahkan dirinya menegaskan akan membawa keranah hukum jika ada pihak-pihak yang terbukti melakukan hal tersebut.
“Jika ada kami dapati penggunaan fasilitas negara serta penggunaan anggaran yang bersumber dari negara baik APBD maupun lainnya maka kami akan bawah keranah hukum,” ungkap Halim
“Kami di PDIP telah menyiapkan tim khusus untuk mendeteksi hal tersebut dan juga tim advokasi hukum untuk membawa hal tersebut keranah hukum. Begitu juga dengan koalisi partai dalam Pilkada,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar itu.
Selain itu ia juga berharap agar Bawaslu dapat memantau penggerahan tenaga honorer dalam setiap event yang berhubungan dalam Pilkada.
“Bawaslu harus tegas apabila nantinya ditemui ada pengerahan massa yang berasal dari pihak tenaga honorer daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan politik salahsatu kandidat Paslon dalam Pilkada,” pungkasnya. (ikb/rfa)
Komentar