MAMUJU, DIKITA id – Meski telah berhasil menekan angka stunting (gagal tumbuh) sebesar 13,3 persen pada tahun 2019 dan 2021, Pemerintah kabupaten mamuju terus berkomitmen untuk mendorong penurunan kasus tersebut sehingga dapat menjadi akumulasi penurunan angka stunting provinsi sulbar untuk mencapai target nasional sebesar 14 persen.
Bahkan berbagai langkah telah dilakukan pemkab mamuju dalam menekan angka stunting, bahkan lewat pendekatan spesifik-sensitif, semua stakeholder terkait terutama perangkat daerah telah melakukan intervensi lewat program masing-masing, sehingga penanganan stunting dilakukan dari hulu kehilir.
Hal ini disampaikan Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si, saat mendampingi Sekretaris utama BKKBN pusat, Tavip Agus Rayanto, dalam konfrensi pers usai kegiatan sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting indonesia (RAN PASTI) di grand maleo hotel Mamuju. Jumat (18/Maret/2022).
Menurut Bupati Mamuju, salah satu hal yang semakin membawa optimisme adalah keberhasilan pemerintah kabupaten mamuju dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta (UHC) melalui kepesertaan BPJS kesehatan, yang mengartikan hampir tidak ada lagi masyarakat yang harus takut berobat kerumah sakit atau layanan kesehatan lainnya, sebab semua telah gratis karena ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Semoga dengan biaya kesehatan gratis ini tidak ada lagi ibu hamil ataupun anak yang tidak dapat memeriksakan kesehatannya kerumah sakit atau puskesmas, sebab semua telah kita gratiskan, mudah-mudahan dengan itu angka stunting juga semakin dapat menurun,” jelas Sutinah.
Untuk diketahui dalam kegiatan sosialisasi yang di motori BKKBN tersebut, turut dihadiri wakil bupati kabupaten Polman H. Natsir Rahmat, dan wakil bupati majene Arismunandar.
Dan lewat press release yang di keluarkan BKKBN bahwa sulawesi barat merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di tahun 2022,ini berdasar data studi status gizi indonesia (SSGI) 2021. (ADV)
Komentar