MAMUJU, DIKITA.id – DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna terkait jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2022 di Kantor DPRD Sulbar. Jumat, 16 Juni 2023.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah dan Abdul Halim, dihadiri Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar, seluruh Fraksi-fraksi DPRD Sulbar bersepakat menerima Jawaban Gubernur terkait pelaksanaan APBD 2022.
Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dari keseluruhan masukan pertanyaan dan saran yang disampaikan anggota DPRD terdapat tiga hal yang yang menjadi perhatian pemprov, yaitu terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian persoalan efektifitas program dan kegiatan.
Prof Sudan menuturkan, bahwa akar masalah tiga permasalahan tersebut terletak pada lima aspek besar, yaitu kelembagaan, kelembagaan ini terbilang besar.
Menurutnya, tentu semakin besar lembaga membutuhkan koordinasi dan biaya operasional yang besar. Sehingga ini perlu dilakukan skala prioritas. Kemudian problem lain yang dihadapi adalah persoalan personil, personil di Sulbar harus dilacak asal usul penempatan.
“Mari bersama mengevaluasi ada bidang tertentu itu harus menyatu, Mari bersama kita membangun merit sistem dan talent pool,” kata Prof Zudan.
Selain itu, etos kerja atau semangat kerja yang masih kurang. Ia melihat selama sebulan bertugas di Sulbar jika membandingkan di Jawa, di Sulbar belum menerapkan program jemput bola.
“Untuk menghadapi hal yang luar biasa dibutuhkan semangat luar biasa. Semangat kerja, etos kerja untuk menyelesaikan masalah dengan semangat yang luar biasa,” ucapnya
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah mengatakan, setelah mendengar penjelasan gubernur dan masukan dari masing-masing fraksi maka DPRD menyatakan bahwa penjelasan APBD 2022 diterima.
“Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban gubernur dapat diterima,” tutup Usman Suhuria. (Sr/Fa)
Adventorial
Komentar