MAMUJI, DIKITA.id – Anggota Bawaslu RI, M. Afifuddin, meminta kepada jajaran Pengawas Pemilu yang berpilkada untuk meningkatkan kinerja pengawasan sembari memaksimalkan peran masyarakat dalam mengawasi pilkada 2020 (pengawas partisipasif).
Dia menjelaskan, hal tersebut dapat diukur dari temuan dan laporan pada pilkada 2018 dan pemilu 2019. Pada pilkada 2018 terdapat 5.814 temuan dan 2.566 laporan. Sementara pada pemilu 2019 terdapat 18.995 temuan dan 4.500 laporan.
“Jika temuan lebih banyak, maka kinerja pengawasan pemilu lebih banyak. Jika lebih banyak laporan maka lebih banyak pengawasan dilakukan oleh masyarakat,” kata Afifuddin pada Pembukaan Rakor Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020, di D’Maleo Hotel, Selasa (4/2).
Dari dua uraian tersebut, jumlah temuan lebih banyak dari laporan, artinya kinerja pengawas lebih tinggi dari pengawasan masyarakat.
Ia menerangkan, tingginya keterlibatan masyarakat pada level 81 persen, itu terletak pada keterlibatan masyarakat sebagai pemilih. Sehingga perlu dilakukan upaya tertentu untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakat.
“Bawaslu telah menerbitkan Gowaslu, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan keinginan masyarakat untuk mendownload Gowaslu,” terangnya.
“Untuk pengawas, telah disiapkan sistem pelaporan online untuk memudahkan pendokumentasian Bawaslu terhadap laporan dan temua,” tambahannya.
Selain itu, dirinya meminta Pengawas juga perlu memaksimalkan Form A pengawasan karena Form A merupakan kran untuk melihat apakah ada pelanggaran atau tidak, dan jika ada pelanggaran dapat dilakukan kajian untuk mengklasifikasikan jenis pelanggarannya.
“Hati-hati terhadap politik uang bagi daerah yang berpilkada. Karena pilkada, antara masyarakat dan penyelenggara pemilu bisa begitu dekat, maka diharapkan untuk lebih berhati-hati,” dia mengingatkan.
Divisi Pengawasan & Sosialisasi Bawaslu RI ini juga menegaskan, Pilkada 2020, perlu menjadi perhatian serius terhadap DPT di daerah perbatasan. Salah satu contoh misalnya antara Kabupaten Pasangkayu yang melakukan pemilihan Bupati dan wakilnya, terhadap Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan pemilihan gubernur dan wakilnya.
“Bawaslu akan segera menerbitakan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) pada akhir Februari. Bawaslu akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengawas agar mampu mendeteksi potensi pelanggaran pemilihan,” sebutnya.
Menutup sambutannya, Afif mengajak semua kalangan untuk bisa memastikan apa yang di lakukan Bawaslu haruslah baik, “2018 kita pernah berpilkada, maka pilkada 2020 harus lebih baik,” tutupnya. (*/Zul)
Komentar