MAMASA, DIKITA.id – Beberapa pekan terakhir, infrastruktur jalan poros Matangnga-Keppe, menjadi perbincangan hangat.
Bagaimana tidak, akses jalan yang menghubungkan Wonomulyo-Keppe’ itu, nyaris tak bisa lagi dilalui kendaraan roda empat, utamanya di wilayah Desa Passembuk dan Botteng. Hingga meresahkan warga.
Warga yang melintas di daerah tersebut, harus berjuang sekeras tenaga untuk dapat menembus buruknya akses jalan.
Musim hujan bak kebangan sapi, musim panas bak sungai kering.
Panjangnya hanya sekitar 14 kilometer, namun, jarak tempuhnya ke ibu kota Kecamatan Mehalaan, membutuhkan waktu berjam-jam. Bahkan, terkadang roda empat harus bermalam di tengah jalan.
Hingga kini, belum ada intervensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar). Sementara, kondisi jalan di daerah tersebut semakin parah.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Mamasa, Fraksi Partai Golkar, Sudirman saat dikonfirmasi via telpon mengatakan, untuk jalan poros Passembuk, Botteng, Mehalaan, data bes nya ada di Kementerian Transmigrasi.
Sehingga, pada Tahun 2017 lalu akses tersebut telah diintervensi melalui Kementerian Transmigrasi
Namun, karena Transmigrasi Botteng-Passembuk dianggap gagal, sehingga anggaran dialihkan ke Transmigrasi Rano. Mengapa dianggap gagal, karena berdasarkan laporan pihak Transmigrasi masyarakat di dua desa tersebut tidak komitmen.
“Jadi Transmigrasi tidak melanjutkan program di dua desa itu, karena dianggap gagal,” kata Sudirman, Sabtu 4 Juni 2022.
Dengan begitu, akses jalan di dua desa tersebut menjadi dilema, antara kebijakan provinsi atau Kementerian Transmigrasi.
Untuk dapat diintervensi melalui Pemprov Sulbar, pihak Transmigrasi mesti menyerahkan kewenangan itu kepada Pemprov agar dapat mengambil kebijakan. Itu sudah dilakukan.
Lanjut Sudirman menjelaskan, pada Tahun 2019 lalu, status akses jalan tersebut kembali diambil alih oleh Pemprov, kemudian dilakukan intervensi dengan memggelontorkan anggaran untuk perbaikan.
Lagi-lagi, yang dipertimbangkan saat itu adalah titik nol. Karena sesungguhnya titik nol jalan tersebut mulai dari Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Dengan demikian, Pemprov saat itu melakukan intervensi dimulai dari Wonomulyo.
Tahun 2020 lalu kata Sudirman, Lembaga DPRD Provinsi Sulbar, membuat terobosan agar titik nol dialihkan ke Keppe’, Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.
Hal tersebut dimaksudkan, agar percepatan pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Mehalaan cepat tersentuh.
Sehingga pada Tahun Angaran 2022 ini, setelah status jalan tersebut kembali ke Pemprov Sulbar, pemerintah telah menganggrkan sebesar 5 miliar rupiah.
“Tapi paling tidak sampai lagi di Botteng dan Passembuk,” kata Sudirman.
Ia mengatakan, Akses jalan Passembuk, Botteng akan tetap dilakukan perbaikan tetapi secara bertahap. Mengingat, keterbatasan keuangan daerah.
“Tidak akan bisa langsung dimulai di wilayah Passembuk dan Botteng karena pasti anggaran eror,” katanya.
Meski demikian, pihaknya akan melaporkan ke Pemprov dalam hal ini dinas terkait bahwa saat ini kondisi di jalan di daerah tersebut semakin parah.
“Tapi nanti saya laporkan lagi kalau jalan itu sudah parah,” tandasnya.
wa/rfa
Komentar