Genjot Digitalisasi, BPJS Kesehatan Sampaikan Hasil Monitoring ke Pemprov dan DPRD Sulbar

MAMUJU, DIKITA.id – Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku, Beno Herman transformasi digital membuat BPJS Kesehatan terus berupaya dalam mengahdrikan inovasi di bidang pelayanan. Menurutnya, digitalisasi sangat penting dalam Program JKN dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan juga telah memanfaatkan transformasi digital tersebut dalam memberikan akses bagi peserta untuk mengakses layanan, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN.

“Saat ini BPJS Kesehatan tengah gencar mengimplementasikan skrining riwayat kesehatan melalui Aplikasi PCare FKTP dan Aplikasi Mobile JKN. Ke depan, setiap mengakses layanan kesehatan akan muncul Warning Skrining pada Aplikasi PCare,” ujar Beno dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (20/06).

Seiring dengan banyaknya digitalisasi di bidang pelayanan kesehatan, Beno berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong Puskesmas melakukan optimalisasi antrean online , klinik dan dokter praktik perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan data, pemanfaatan antrean online di Sulawesi Barat masih harus ditingkatkan.

“Untuk Sulawesi Barat, digitalisasi berupa display ketersediaan tempat tidur dan antrean online sudah diterapkan di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sementara untuk display tindakan medis operatif masih ada satu yang belum, mohon segera,” ujarnya.

Diirnya menambahkan, Pemerintah Daerah mendukung terkait pengembangan jaringan komunikasi dan data agar pelaksanaan digitalisasi pelayanan JKN menyentuh semua lapisan masyarakat. Khususnya dalam hal ketersediaan SDM, sarana dan anggaran.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Khairuddin Anas berupaya akan menindaklanjuti terutama dalam potret fasilitas kesehatan harus mengikuti peraturan teknis yang ada, agar faskes benar-benar siap dalam memberikan layanan.

“Semakin cepat faskes dalam memberikan layanan, maka semakin baik tanggapan masyarakat. Kerja keras pemangku kepentingan di Sulawesi Barat akan diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Melakukan monitoring dan hasilnya semoga akan bagus dalam meningkatkan pelayanan. Pertemuan ini tidak sekedar pertemuan, tetapi harus ada hasil yang dapat ditindaklanjuti,” sampainya.

Fasilitas kesehatan di Sulawesi Barat, tambah Anas, mungkin akan sulit untuk dibandingkan dengan daerah lain, karena daerah rawan gempa dan perlu rehabilitasi lebih dalam perbaikan. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam menangani setiap keluhan kesehatan masyarakat.

Angin segar kemudian datang dari Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Marigun Rasyid menyampaikan apabila Badan Anggaran di DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan siap meneruskan usulan yang memang dirasa perlu segera ditindaklanjuti segera.

“Satu yang pasti terkait kesehatan di Sulawesi Barat, kami di bangar DPRD Provinsi akan segera menyetujui apapun kegiatan yang penting pasti tujuannya, akan segera kami setujui,” tegasnya.

adv/ks/af

image_pdfimage_print
Spread the love

Komentar