MAMASA, DIKITA.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamasa, agenda Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Pengambilan Keputusan APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa 30 November 2021 kemarin, berakhir ricuh.
Kericuhan bermula, saat Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ernesto Randan berteriak kencang dalam ruang Paripurna, hingga mendatangi meja pimpinan DPRD.
Teriakan itu, dilontarkan Ernesto Randan saat Legislator PPP, Reskianto Taula’bi Kia tengah menyampaikan catatan pendapat akhir fraksinya.
Beberapa poin disampaikan Reskianto, mewakili Fraksi Gabungan PPP dan Gerindra. Diantaranya penolakan terhadap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sesaat setelah kericuhan terjadi, Reskianto kembali diberikan kesempatan melanjutkan catatan yang disampaikan.
Namun, tak berselang lama, suasana di ruang sidang Paripurna kembali keruh ketiak Darius To’tuan yang juga merupakan Fraksi Gabungan PPP dan Gerindra menyampaikan catatannya.
Legislator Darius To’tuan juga menyampaikan beberapa poin, diantaraya persolan pasar sementara dan pasar swasta miliknya.
Ia mengatakan, sebelum Bupati Mamasa membangun pasar sementara, ada kesepakatan antara dirinya dan bupati, yakni membangun drainase. Namun, hingga saat ini belum juga direalisasikan.
Dengan demikian, tegas ia mengatakan jika Bupati Mamasa tidak konsisten baik secara tertulis maupun lisan.
“Maka saya mengatakan bapak ini mengadakan pembohongan,” kata Darius To’tuan.
Belum selesai berbicara, anggota Fraksi Partai Nasdem, Arwin Rahman Tona tiba-tiba berdiri sembari melabrak mejanya.
“Ini Paripurna atau apa, izin Pimpinan jangan biarkan instruksi jika menyerang pribadi orang lain,” kata Arwin.
Suasana Paripurna pun kembali ricuh. Arwin menilai pernyataan Darius To’tuan, terkesan menyerang pribadi Bupati Mamasa.
Namun, kericuhan kembali teredam saat Sekretaris DPRD Mamasa diminta membacakan berita acara keputusan terhadap APBD tahun 2022.
Beberapa saat sebelum Paripurna usai, Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi, diminta menyampaikan sambutan.
Dalam sambutannya, Bupati Ramlan Badawi mengatakan, apa yang disampaikan anggota DPRD akan menjadi catatan dan masukan berharga bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa.
Ia mengatakan, hal itu akan menjadi acuan dalam meningkatan kinerja demi pembangunan di masa yang akan datang.
“Pada dasarnya semua masukan kami tampung, baik lemah maupun yang keras-keras. Sudah dicatat semua OPD,” kata H. Ramlan Badawi.
Terkait kritikan anggota DPRD terhadap APBD, kata Ramlan Badawi, pihaknya hanya menyerahkan APBD tersebut kepada Legislatif.
Ia mengatakan, semua yang termuat dalam APBD, merupakan hasil dari Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Soal defisit anggaran Saya tidak tau berapa, kalian yang tahu. Tim anggaran yang tahu,” tegas Ramlan Badawi.
Pihaknya hanya menyerahkan APBD kepada Legislatif untuk diolah.
“Mau digoreng atau bagaimana, silahkan tim anggaran eksekutif dan DPR yang olah, jangan ke saya,” katanya.
Walau begitu, Ramlan menegaskan bahwa dirinya tetap bertanggungjawab terhadap APBD itu.
“Lemah tidaknya, saya pertanggungjawaban,” kata Ramlan.
Terkait hal teknis, dirinya bukan barang sembarang. Menurut dia, berkaitan dengan hal teknis ada kepala OPD masing-masing mengurusi hal teknis.
“Soal tindaklanjutnya itu yang lapor ke saya sehingga terjawab apa harapan anggota dewan. Tapi bukan saya, saya bukan tukang sapu,” tandasnya.
wa/rfa
Komentar