MAMASA, Dikita.id- Tepat 30 hari sejak kamis 19 Oktober 2023 Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati Mamasa, Yakub F Solon menjalankan tugas, sejumlah aktivis beri tanggapan.
Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamasa, Rihardes L Memanna. Selama kurang lebih 30 hari PJ Bupati Mamasa melaksakan tugas tentu apresiasi dan kritik tetap ada.
Rihardes menjelaskan, pada sisi apresiasi pihaknya memberi dukungan pada sikap PJ Bupati Mamasa yang telah melakukan evaluasi pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta melakukan kunjungan pada sejumlah wilayah kecamatan dalam penanganan sejumlah masalah daerah termasuk, Stunting, Pernikahan Anak Usia Dini, Angka Anak Putus Sekolah serta masalah inflasi akibat defisit.
“Ini patut dihargai kendati belum ada hal nyata dampak dari langkah kongkrit yang diambil sebab yang ada dari informasi yang kami dapatkan beberapa waktu lalu, klaim BPJS Kesehatan di Puskesmas hingga RSUD belum terbanyarkan bahkan Sertifikasi dan Tamsil (Tambahan Penghasilan) Guru juga belum dibanyarkan secara keseluruhan, ” Ujar Rihardes saat dikonfirmasi via whatsapp, jumat (20/10/2023).
Ketua GMNI Mamasa menyarankan, hal tersebut segera dituntaskan sebab masalah kesehatan dan pendidikan adalah hal yang sangat prioritas demi kemajuan sebauh daerah.
Rihardes berharap, pemerintah daerah memperketat proses belanja daerah sehingga cukup menangani hal yang urgent saja ditengah defisit.
Sementara Tambrin yang juga seorang aktivis Mamasa saat diwawancarai via whatsapp dihari yang sama juga mengungkapkan. Selama 30 hari belakangan PJ Bupati menjabat belum ada langkah secara nyata yang dapat dilihat.
“Sebagaimana kita ketahui sejumlah gaji tenaga honorer, gaji aparat desa serta gaji sertifikasi guru yang belum tuntas secara keseluruhan, ” Ungkapnya.
Lanjut Tambrin mengatakan, soal penyebab devisit Kabupaten Mamasa kuat dugaan di sebabkan karena kurangnya pengawasan legislatif lewat eksekutif sebelumnya yang mana bahwa belanja-belanja yang tidak terlalu penting harusnya di tiadakan.a
Jangan justru berbading terbalik kata Tambrin, di tambah lagi kurangnya pendapapan daerah yang bisa meningkatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Tambrin menawarkan, PJ Bupati kurangi belanja yang tidak terlalu penting dan tingkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk taat bayar pajak, terlebih bangun komunikasi supaya investor-investor masuk ke daerah termasuk perusahaan-perusahaan.
Hal yang juga tak kala penting menurut Tambrin, sekiranya PJ Bupati rutin monitoring dan evaluasi kinerja OPD bahkan mendorong juga memberi dukungan penuh terhadap pengembangan destinasi wisata Kabupaten Mamasa yang sementara berkembang.
Ditempat berbeda Pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Mamasa, Yustianto Tallu Lembang saat dikonfirmasi via whatsapp memberi tanggapan katanya. Upaya yang telah dilakukan PJ Bupati pada beberapa hari belakangan itu patut diapresiasi dimana sejumlah masalah krusial daerah termasuk gaji honor tenaga kontrak, gaji aparat desa yang belum dibanyarkan telah ada upaya yang dilakukan.
Yustianto menjelaskan, hal demikian juga dapat dilihat dari upaya serius PJ Bupati dalam menekan devisit Kabupaten Mamasa .
“Dalam menghadapi Pemilu 2024 kita menyarankan pada PJ Bupati Mamasa untuk fokus mengurus hal yang berkaitan dengan perbaikan daerah, jangan sampai ada upaya-upaya untuk menggiring ke rana politik praktis, ” Ujarnya.
Dari GAMKI Mamasa kata Yusti, berharap PJ Bupati Mamasa lebih fokus pada tugas yang diemban karena sangat ditakutkan jika ada upaya pihak tertentu yang mencoba mengait-ngaitkan posisi bliau pada kepentingan politik atau Pemilu 2024 mendatang.
Sebagaimana dilansir dari Penasulbar.co.id, Kendati Kabupaten Mamasa diketahui mengalami defisit anggaran sekitar Rp 224 miliar. Berbagai langkah dilakukan Pj Bupati Mamasa, Dr .Yakub F Solon untuk mencari solusi menekan defisit anggaran tersebut.
Sejumlah upaya dilakukan PJ Bupati, mulai dari konsultasi ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perkawakilan Provinsi Sulbar hingga melakukan evaluasi secara menyeluruh pada proses realiasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Yakub F Solon mengatakan, untuk menyelesaikan defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Mamasa maka semua OPD harus melakukan pengehematan anggaran.
“Saya sudah terima laporan dari semua OPD terkait realisasi DAK dan DAU. Jadi kesimpulanya agar defisit anggaran bisa ditekan maka harus dilakukan penghematan,” tegas Yakub ke Penasulbar.co.id.
Lanjut PJ Bupati, soal penanganan Stunting di Kabupaten Mamasa pihaknya telah mengajak sejumlah OPD serta sejumlah relawan untuk memberikan sumbangan secara sukarela berupa 1 rak telur ayam bagi anak yang dikategorikan stunting dan itu rutin diberikan setiap bulannya sambil proses evaluasi dilakukan oleh petugas kesehatan.
PJ Bupati juga menekankan, untuk bisa menghemat anggaran maka belanja harus difokuskan pada kebutuhan paling mendasar.
Kata Yakub F Solon, tentu banyak kebutuhan tetapi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik maka harus berani kurangi belanja.
(HN)
Komentar