MAMUJU, DIKITA.id – Pernyataan pasangan Ado-Damris mengenai infrastruktur jalan di Kalumpang menuai reaksi keras dari salah satu legislator asal Kalumpang yang merasa bahwa komentar tersebut tidak berdasarkan pemahaman yang tepat.
Arnold, yang juga juru bicara pasangan Tina-Yuki, menegaskan bahwa Ado dan pasangannya menunjukkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola pemerintahan, terutama terkait kewenangan pembangunan jalan di wilayah tersebut.
Arnold menjelaskan, ruas jalan di Kalumpang dan sejumlah desa seperti Karataun, Lassa, dan Makkalikki masih dalam tahap penyelesaian karena merupakan jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, bukan kewenangan kabupaten. Sehingga, tidak adil jika pembangunan jalan ini sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Sutinah Suhardi.
“Pak Ado dan pasangannya seharusnya memahami pembagian kewenangan dalam tata kelola pemerintahan. Ruas jalan di Kalumpang memang penting, tetapi saat ini kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah provinsi. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman mereka tentang mekanisme pemerintahan yang sebenarnya,” tegas Arnold, Selasa, (05/11/24).
Selain itu, Arnold juga menambahkan bahwa Bupati Sutinah telah memprioritaskan pembangunan di sektor kesehatan untuk Kalumpang. Di tengah keterbatasan anggaran dan kompleksitas kewenangan, Bupati Sutinah tetap berkomitmen membangun fasilitas kesehatan di daerah tersebut agar akses terhadap layanan kesehatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Ibu Sutinah memahami kebutuhan utama masyarakat Kalumpang, yang tidak hanya soal infrastruktur jalan tetapi juga akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Pemerintah Kabupaten Mamuju telah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalumpang melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih merata,” ujar Arnold.
Arnold berharap agar pasangan ADAMI dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik yang didasarkan pada fakta dan memahami kewenangan yang berlaku. Masyarakat Mamuju, terutama di wilayah Kalumpang, berhak mendapatkan informasi yang akurat terkait situasi pembangunan di daerah mereka.
“Pemimpin yang bijak harus memahami kebutuhan rakyatnya dan menghargai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalumpang butuh pemimpin yang memahami persoalan dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, bukan sekadar melempar kritik tanpa dasar,” tutup Arnold.
Rilis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai kondisi pembangunan di Kalumpang dan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama di sektor kesehatan dan infrastruktur.
np/rfa
Komentar